Siap Pertahankan WTP, Lapas Yogyakarta Ikuti Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan
Wujud Pelayanan Sangat Baik, Balitbangkumham Mengapresiasi Konsistensi Lapas Yogyakarta

Tim Survei IPK dan IKM Lapas Kelas IIA Yogyakarta saat menerima kunjungan dari Analis Kebijakan Pertama Balitbangkumham. | Foto: Tika/ Humas Lapas Yogyakarta
YOGYAKARTA- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta didapuk menjadi lokasi Koordinasi dan Konsultasi Teknis Monitoring Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi anti Korupsi (IPK) dan Integritas pada periode Triwulan I tahun 2022 pada Kamis (21/4). Kegiatan ini diprakarsai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangkumham).
Dalam kegiatan ini Tim Survei IPK dan IKM Lapas Kelas IIA Yogyakarta menerima kunjungan dari Analis Kebijakan Pertama Balitbangkumham, Prido Wiji Saputro.
Pada kesempatan itu, Prido menyampaikan apresiasi atas konsistensi Lapas Kelas IIA Yogyakarta dalam pengisian IPK dan IKM.
“Iya, kami kagum kepada Lapas Yogyakarta atas konsistensinya. Ada beberapa UPT yang bulan ini mengisi, bulan ini tidak, kenapa? Padahal ya semua UPT kondisinya relatif sama dan Lapas Yogyakarta bisa terus konsisten dalam pengisian survei,” jelasnya.
Analis Kebijakan Pertama dari Badan Penelitian yang dipimpin oleh Sri Puguh Budi Utami ini juga menyampaikan decak kagum usai menyakan kepada Tim IPK dan IKM terkait strategi yang digunakan Lapas Kelas IIA Yogyakarta dalam pengisian survei.
“Ada inovasi apa? Atau ada strategi apa? Nantikan setelah Lebaran ada sosialisasi dari Bu Utami secara virtual melibatkan seluruh Satker. Mungkin strategi Lapas Yogyakarta bisa dishare dan didiskusikan,” sarannya.
Sementara itu, menanggapi apresiasi tersebut, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Yogyakarta, Soleh Joko Sutopo, menyampaikan bahwa hal itu dampak positif dan wujud nyata dari pelayanan yang sangat baik di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.
“Ini (dampak positif) wujud pelayanan yang sangat baik. Merupakan wujud nyata Lapas Yogyakarta dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” tandas Kalapas.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kasubbid Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, Susanti Yuliandari. [TPH]