Siap Wujudkan Akuntabilitas, Kalapas Ikuti Penyusunan RUP

YOGYAKARTA – Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta didampingi Kepala Subbagian Tata Usaha mengikuti kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2022 Kementerian Hukum dan HAM secara virtual pada Selasa (16/11).

Kegiatan yang diikuti oleh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis secara virtual di seluruh Indonesia ini dilksanakan secara hybrid, online dan offline. Kegiatan ini dipusatkan pada 3 (tiga) wilayah yaitu Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Utara.

Acara dibuka oleh Kepala Biro (Karo) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Iwan Santoso.

Dalam sambutannya, Santoso meyampaikan bahwa RUP penting dilaksanakan sebagai proses awal pengadaan barang jasa pemerintah.

“Rencana Umum Pengadaan ini penting, sebagiama diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pegadaan Barang dan Jasa. Kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021. Ini menjadi sangat penting dilakukan sebagai proses awal pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu tahapan perencanaan pengadaan di tahun anggaran berikutnya. Sehingga, pengadaan menjadi tepat mutu, tepat waktu, tepat jumlah, tepat lokasi, tepat biaya, dan tepat tingkat layanan,” jelasnya.

Lebih lanjut Karo BMN juga menyampaikan RUP ini sebagai entry point keberpihakan pemerintah dalam usaha mikro kecil dan koperasi serta produk dalam negeri.

“Peran penyusunan RUP ini, juga sebagai entry point untuk keberpihakan pemerintah dalam mendukung usaha mikro kecil dan koperasi, serta pengadaan produk dalam negeri, yang paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang jasa,” ungkapnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan penyusunan RUP pada masing-masing wilayah. (TPH)