RUU Pemasyarakatan Resmi Diundangkan, Wujudkan Keadilan Restoratif & Sistem Peradilan Terpadu

 RUU Pemasyarakatan Resmi Diundangkan, Wujudkan Keadilan Restoratif & Sistem Peradilan Terpadu

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPR yang telah menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (PAS). | Foto: Humas Ditjenpas

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (RUU PAS) resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis (7/7).

Setelah disahkan, Menkumham, Yasonna H Laoly, mengatakan bahwa undang-undang tersebut bertujuan memperkuat sistem pemasyarakatan di Indonesia.

“Undang-undang ini dibentuk untuk memperkuat sistem pemasyarakatan di Indonesia, yang dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan TAP Pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial. Sebagai pengganti dari konsep pembalasan dan penjeraan,” ujar Yasonna dalam rapat paripurna ke-28 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022.

Di bawah ini adalah kutipan dari siaran pers Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan, dengan menjunjung tinggi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Pengesahan RUU Pemasyarakatan menjadi Undang-Undang adalah untuk mempertegas fungsi Pemasyarakatan dalam mewujudkan terlaksananya konsep keadilan restorative (Restorative Justice) dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Pemasyarakatan dalam perannya pada sistem peradilan pidana terpadu (Pemasyarakatan bergerak sejak pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga post-adjudikasi) yaitu Pemasyarakatan tidak lagi hanya pada tahap akhir dari bekerjanya sistem peradilan pidana, namun sudah bekerja sejak dimulainya proses peradilan pidana.

Selain itu, urgensi RUU pemasyarakatan menjadi Undang-Undang adalah untuk memperluas terhadap pengertian sistem pemasyarakatan yang semula hanya mengatur pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan kini mencakup sistem perlakuan di bidang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan dan pengamanan. [Tim Humas]

 

Tim Humas Lapas Yogyakarta

https://lapaswirogunan.com

correctional officers

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to content