Perkuat Komitmen Layanan Prima, Kalapas Ikuti FGD Peradilan Inklusi

YOGYAKARTA – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) secara virtual mengenai peradilan inklusi pada Kamis (17/09). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (Sigab) Indonesia .

Diskusi kali ini membahas cheklist indikator peradilan inklusi. Cheklist ini akan di uji cobakan dan menjadi alat bantu mengukur implementasi peradilan inklusi di lembaga peradilan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Peradilan Inklusi adalah sistem peradilan yang menerapkan pendekatan yang humanis untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan peradilan yang semakin aksesibel, dengan melibatkan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Direktur Sigab Indonesia, Suharto, yang membuka kegiatan ini, menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah tersepakatinya standar indikator aksesibilitas dan peradilan yang adil bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

“Output yang nantinya kita bersama sepakati yaitu finalisasi standar cheklist indikator aksesibilitas dan peradilan yang adil bagi saudara kita penyandang disabilitas yang sedang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, kami mohon masukan dari Bapak Ibu untuk dapat menyempurnakan cheklist yang sudah disusun oleh Sigab,” ujarnya.

Terkait hal ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Yogyakarta, Arimin, menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini selaras dengan Pemberian Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia yang terus dilaksanakan dan dioptimalkan pelaksanaanya oleh Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

“Kegiatan ini selaras, dan item-itemnya hampir sama dengan Pelayanan Publik berbasis HAM yang sudah kita laksanakan dan terus kita optimalkan,” tegas Kalapas.

Kalapas juga menyampaikan kegiatan FGD Sistem Peradilan Inklusi dan pengoptimalan pelayanan publik berbasis HAM mewujudkan pelayanan prima di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

“ Harapannya dengan adanya FGD ini dibarengi pelayanan publik berbasis HAM yang terus kita lakanakan, maka pelayanan di Lapas Yogyakarta menjadi lebih bagus dan mantap lagi,” jelas kalapas.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh peserta dari Lembaga Peradilan, Penegak Hukum dan Akademisi di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. [TPH, HT]