Lapas Yogyakarta Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan Interim BPK Tahun 2021

YOGYAKARTA – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta, Arimin dan Jajaran Subbagian Tata Usaha mengikuti kegiatan taklimat awal atau Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM secara virtual pada Senin (15/11) .

Kegiatan yang berlangsung di Graha Pengayoman ini dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Komjen Pol. Andap Budhi Revianto dan hadir pula Auditor Utama Keuangan Negara I dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Novy Gregory Antonius Pelenkahu. Sementara di Lapas Yogyakarta, kegiatan ini dihadiri oleh Kalapas, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan, Pengelola Keuangan, dan Pengelola Barang Milik Negara.

Dalam sambutanya, Sekjen berharap jajaran Kemenkumham dapat bersinergi untuk mewujudkan pengelolaan laporan keuangan yang akurat, transparan dan akuntabel, dikarenakan Kemenkumham telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 berturut-turut sejak tahun 2011.

“Kemenkumham sudah meraih opini WTP sebanyak 10 kali. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh jajaran dan arahan bimbingan dari BPK. Kami mengharapkan kepada seluruh jajaran Kemenkumham untuk mengikuti dengan sungguh-sungguh serta intens berkomunikasi dan berkoordinasi dengan BPK RI,” harapnya.

Lebih lanjut Sekjen juga meminta seluruh jajaran untuk mempedomani arahan Menteri Hukum dan HAM dalam parameter pengelolaan keuangan.

“Tolong dipedomani kembali petunjuk dan arahan bapak menteri dan arahan pimti madya, ada ukuran keberhasilan, ada parameter dalam pengelolaan keuangan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Kemenkumham meminta seluruh jajaran, baik di tingkat pusat maupun di kanwil, agar senantiasa mendukung kelancaran proses pemeriksaan oleh BPK.

“Apabila terdapat hal-hal yang tidak dipahami dengan baik, segera lakukan komunikasi dengan tim pemeriksa. Saya ucapkan selamat bekerja bagi tim pemeriksa BPK dan tim pengelola keuangan Kemenkumham, kami mendukung sepenuhnya,” ujarnya.

Selanjutnya Auditor Utama Keuangan Negara I BPK RI, Novy Gregory Antonius Pelenkahu menyampaikan bahwa dalam proses pemeriksaan, pihaknya menerapkan misi BPK, yaitu berkualitas dan bermanfaat.

“Kami berupaya melakukan pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat,” tegasnya.

Lebih lanjut Ia juga menyampaikan tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2021 yang pertama adalah Pemeriksaan Interim atau sebelum tutup buku 31 Desember 2021 dan Pemeriksaan Terinci pada Bulan Januari-Maret 2022.

Sementara untuk tujuan atau sasaran, Ia menjelaskan bahwa sasaran pemeriksaan interim adalah pemutakhiran profil risiko dalam laporan keuangan kementerian/ lembaga.

“Bapak ibu sekalian, BPK melakukan pemeriksaan menggunakan pendekatan risiko atau risk base. Jadi semisal untuk Kemenkumham yang terkait keuangan negara itu yang paling berisiko yang mana. Biasanya adalah yang anggarannya besar, satkernya besar, kendalinya sulit. Seperti pada kondisi yang ada, pada tahun 2020, risiko yang paling mempengaruhi adalah penganggaran terkait Covid-19. Itu yang kami anggap risikonya tinggi saat itu,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ia juga berharap komunikasi yang efisien dan efektif terwujud di seluruh proses pemeriksaan nantinya.

“Supaya proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan hasil pemeriksaan dapat dimengerti dan ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggungjawab dan/atau pemangku kepentingan,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut berjalan dengan tertib dan lancar, serta tetap menerapkan protokol kesehatan. (TPH, HT)