Jemput Bola, Sosialisasi Permenkumham Nomor 7 Ala Kalapas Yogyakarta

 Jemput Bola, Sosialisasi Permenkumham Nomor 7 Ala Kalapas Yogyakarta

YOGYAKARTA – Kecepatan penyampaian informasi merupakan bagian dari pelayanan prima di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta. Hal ini yang dilakukan Kepala Lapas Yogyakarta, Soleh Joko Sutopo, saat menyosialisasikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Selasa (08/02).

Pagi itu bertempat di teras wisma hunian ‘Sido Luhur’, blok yang seluruhnya dihuni Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Kasus Tipikor tersebut, Soleh datang langsung menyosialisasikan Permenkumham nomor 7 tahun 2022, tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB).

Dihadapan WBP, Kepala Lapas meminta WBP tidak hanya membaca pasal-pasal pada permenkumham tersebut, tetapi juga membaca secara keseluruhan termasuk konsiderannya.

“Permenkumham nomor 7 tahun 2022 merupakan kelanjutan dari Putusan Mahkamah Agung nomor 28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang mengabulkan gugatan pasal 99 tahun 2002, ini hanya pada pasal 34a ayat 1 huruf a dan ayat 3, serta Pasal 43a ayat 1 huruf a dan ayat 3,” jelasnya.

Lebih lanjut Kalapas menginformasikan bahwa berdasarkan Permenkumham tersebut, salah satu syarat agar WBP dapat diberikan hak remisi, asimilasi, dan integrasi adalah membayar lunas denda dan uang pengganti. Sedangkan Justice Collabolator (surat keterangan bersedia bekerja sama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya) serta pertimbangan dari instansi atau lembaga lain tidak lagi menjadi syarat.

Tidak sendiri, Kalapas Soleh didampingi Kasi Binadik, FX. Yuli Purwanto. | Foto: Ambar/ Humas Lapas Yogyakarta

Dalam kesempatan itu para WBP tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bertanya kepada Kalapas.

Secara gamblang dan penuh keakraban bahkan candaan Kalapas menjawab satu- persatu pertanyaan yang berkisar tentang remisi, asimilasi, integrasi, juga tentang tanggal kebebasan mereka. Bahkan Kepala Lapas mempraktikan bagaimana menghitung kapan mereka bebas atau kemungkinan integrasi dengan menggunakan telram.

“Pak bagaimana kalau hukuman saya dari tahun dijadikan bulan saja?,” tanya seorang WBP.

“Saya mengerti kamu pasti tahu kalau pidana 12 bulan lebih pendek dari pidana satu tahun. Tetapi kami berpatokan pada amar putusan hakim. Apa yang tertulis itu yang kami laksanakan,” jawab Soleh dengan tersenyum.

Sosialisasi berakhir ditandai dengan pemberian salinan Permenpan tersebut kepada salah seorang WBP. Meski sebagian WBP tampak kurang puas akan isinya, namun mereka puas dengan jawaban pertanyaan dan berterima kasih atas informasi yang didapat. [AK]

Tim Humas Lapas Yogyakarta

https://lapaswirogunan.com

correctional officers

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.