Selasa, 22 September 2020 - 19:02 WIB

Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kunjungi Lapas Wirogunan

 

Widodo Ekat Tjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia hari Rabu (17/05/2017) mengunjungi Lapas Wirogunan Yogyakarta. Langkahnya dinamis dan ucapannya semangat setiap berbicara baik kepada petugas, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), maupun kepada wartawan. Blok hunian WBP kasus korupsi, blok hunian WBP perempuan serta bengkel kerja adalah tempat yang ditinjaunya.

“Kasusnya apa Pak?” tanya Widodo kepada WBP manula di blok hunian.

“Korupsi Pak, dipidana empat tahun,” jawab Mbah Harto, WBP yang ditanya.

Ucapnya lagi, “Saya sudah asimilasi kerja sosial dip anti jompo. Berharap tidak lama memperoleh pembebasan bersyarat.”

Sedangkan di blok hunian perempuan, Widodo meminta tiga WBP warga asing yang dipidana karena kasus narkoba. Pembicaraan hangat dan akrab pun terjalin, bahkan diselingi tertawaan.

“Saya ingin dari kedutaan datang,” Nguyen WBP dari Vietnam berbicara penuh harap.

“Berkirim suratlah ke kedutaan negaramu,” Widodo member saran.

“Sudah Pak, tapi tidak dibalas.”

“Karena malu!” spontan Suherman Kepala Lapas Wirogunan menimpali sambil menutup muka dengan kedua tangannya dibarengi tertawa menggoda.

“Shabu di Vietnam dilarang tidak?” tanya Widodo

“Ya Pak,” jawab Nguyen.

“Ya betul!” “Kedutaanmu malu karena kamu bawa shabu ke Indonesia,” Widodo ikut bergurau.

“Saya sudah dapat remisi Pak. Kalau bisa mau juga dapat Pembebasan Bersyarat. Makanya saya ingin kedutaan datang,” Nguyen mengutarakan keinginannya.

“Kamu kok dapat remisi?” Widodo bertanya tentang hak WBP tersebut

“Saya kan tidak terkena PP,” jawab Nguyen.

Dihadapan para wartawan Widodo menjelaskan bahwa yang dimaksud Nguyen adalah Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 yang isinya tentang ketentuan pelaksanaan hak-hak WBP. Peraturan tersebut tidak berlaku surut, sehingga Nguyen tidak terkena ketentuannya karena menjadi WBP sebelum tahun 2012.

Sebelum meninggalkan Lapas Wirogunan Widodo menjelaskan bahwa kedatangannya ke beberapa Lapas untuk melihat dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi Lapas/Rutan dalam rangka mendapatkan solusi dalam mengantisipasi data sistem masalah, seperti over kapasitas. Salah satunya melakukan perubahan PP 99 tahun 2012 dalam rangka mengurangi tekanan Lapas/Rutan yang kelebihan narapidana.

(AK 17052017)

Filed in: Kabar Penjara Mei 2017

No comments yet.

Leave a Reply